SEBANYAK 12 PNS di lingkungan Pemkot Balikpapan mendapat penghargaan sebagai PNS teladan untuk tahun 2011 ini. Penghargaan diserahkan Walikota Imdaad Hamid dalam upacara di Balaikota, Kamis (17/2).
Penghargaan sebagai PNS teladan tahun ini didominasi enam pegawai kelurahan, yaitu pegawai kelurahan Gunung Sari Ulu, Gunung Samarinda, Manggar, Batu Ampar, Baru Ulu dan Damai. Sedangkan sisanya adalah pegawai kecamatan Balikpaapan Utara dan Balikpapan Tengah, Disnakersos, Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran (BPBK), Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) serta Bagian Pembangunan.
Walikota Imdaad Hamid dalam sambutannya mengatakan, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Diharapkan seluruh PNS untuk lebih memahami dan menaati peraturan. “Mengingat, peraturan yang baru ini lebih berat sanksinya dibandingkan dengan peraturan sebelumnya,” tutur dia di hadapan peserta upacara.
Dengan demikian, lanjut Imdaad, bagi PNS yang melanggar sudah sepantasnya mendapat punishment (hukuman) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dan bagi yang berprestasi akan mendapatkan reward (penghargaan),” imbuh dia.
Dengan demikian, lanjut Imdaad, bagi PNS yang melanggar sudah sepantasnya mendapat punishment (hukuman) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dan bagi yang berprestasi akan mendapatkan reward (penghargaan),” imbuh dia.
Penghargaan untuk PNS teladan tahun ini, merupakan bentuk apresiasi terhadap sikap, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa dalam melaksanakan tugas. “Sehingga diharapkan dapat dijadikan teladan oleh PNS lainya,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Balikpapan Muhammad Noor mengatakan, pemberian penghargaan PNS teladan merupakan reward yang diberikan setiap HUT Kota Balikpapan. Untuk memilih PNS teladan ini, dikatakan Muhammad melalui seleksi yang sangat ketat sehingga tidak setiap pegawai yang memenuhi kriteria dapat lolos dengan mudah untuk mendapatkannya.
Dimana tim penilaian terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, BKD dan kepada SKPD masing-masing. “Sehingga penilaian ini objektif, selain itu juga merupakan usulan dari kepala SKPD masing-masing,” tegasnya.
Sumber : korankaltim.co.id
